HOT NEWS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBDmempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencanadan pengungsi  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  2. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana dan pengungsi;
  3. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
  4. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  5. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  6. penyusunan, penetapan, dan penyediaan informasi peta rawan bencana;
  7. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
  8. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  9. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;
  10. pertangunggjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  11. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga BPBD;
  12. penyelenggaraan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  13. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  14. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan  kinerja BPBD ;
  15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBDmempunyai kewenangan:

 

  1. perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana ;
  2. perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi  penanganan bencana;
  3. perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi  penanganan pasca bencana;
  4. perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan  penanganan bencana;
  5. perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran;
  6. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
  7. pengoordinasian pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah;
  8. pengoordinasian penanggulangan korban bencana;
  9. pengoordinasian penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir diwilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitar;
  10. pengoordinasian evaluasi sistem drainase dan pengendalian fungsi drainase serta pengendalian banjir;
  11. pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana  air minum untuk daerah bencana;
  12. pengoordinasian pelaksanaan standar, prosedur, dan operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana;
  13. pengoordinasian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
  14. pengoordinasian penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana;
  15. pengoordinasian penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan;
  16. pengoordinasian penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
  17. pengoordinasian kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah;
  18. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah;
  19. pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Daerah.

 

Add a comment